Minggu, 02 November 2014

VISI MISI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Visi
"Menjadi Kabupaten yang maju didukung oleh birokrasi yang professional responsive dan aspiratif guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat"
  • Makna dari visi di atas adalah menjadikan kabupaten manggarai barat sebagai kabupaten yang maju dengan dengan birokrasi yang baik sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadinlebih baik agar terciptanya masyarakat yng sejahtera




Misi
  • Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.
  • Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan cerdas.
  • Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan koperasi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ditopang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
  • Meningkatkan kerukunan umat beragama, kesejahteraan sosial, ketertiban dan solidartas masyarakat berlandaskan kebersamaan dan kesetaraan gender.


makna dari misi di atas adalah
  • Dengan reformasi birokrasi di jamin pelayanan kepada masyrakat menjadi lebih baik
  • Mengembangkan SDM melalui dibangunnya fasilitas pendidikan yang memadai baik di desa maupun di kota agar terciptanya sumberdaya manusia yang sederajat antara daera perkotaan dan di desa.
  • Meningkatkan usaha kecil melaluai produk unggulan kabupaten manggarai barat seperti, pertanian, perkebunan dan sektor pariwisata, agar pengusaha kecil mampu bersaing dengan pengusaha lain yang datang dari luar.
  • Meningkatkan kerukunan umat beragama dengan cara kerja sama antara umat beragama dan pembangan rumah ibadah bagi kaum minoritas.

pentingnya teori ilmu sosial

Nama : Nikodemus Rawi
Nim : 2013210079


Ilmu-ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan yang berlangsung dalam proses kehidupam dalam upaya menjelaskan mengapa manusia berperilaku seperti apa yang mereka lakukan. Setiap ilmu sosial merupakan suatu disiplin ilmu yang merupakan suatu batang tubuh atau struktur ilmu pengetahuan (body of knowledge atau structur of knowledge) tentang suatu bidang.
Ilmu ilmu Sosial Dasar Bertujuan membantu perkembangan wawasan pemikiran dan kepribadian agar memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas. Dan hubungan dengan kompetensi perencanaan pembangunan yait Teori yang melandasi, menjadi pedoman dan digunakan sebagai pendekatan untuku melakukan tindakan-tindakan yang bersifat praktis. Manfaat teori dalam tindakan perencanaan, adalah untuk menjelaskan fenomena, menjadi landasan berpikir, dan meramalkan perencanaan.
Pembangunan adalah hasil atau output dari adanya suatu perencanaan, sehingga pembangunan terjadi setelah adanya perencanaan. Namun jika kita lihat di lapangan, banyak sekali pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Apa yang terjadi dalam kenyataannya bukan hasil dari perencanaan, namun karena suatu mekanisme pasar, dalam hal ini perencanaan mempunyai fungsi mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan tujuan utamanya. Kegiatan perencanaan perlu dilakukan sebagai jaminan bagi terlaksananya proses transformasi tersebut melalui kegiatan pengendalian arah pembangunan sesuai tujuan yang diharapkan.  Jadi kita harus menguasai teori teori ilmu sosial, agar memguasai kompetensi kita.

Selasa, 08 Juli 2014

Pentingnya human relation bagi partai politik

           Berarti Human Relation adalah keseluruhan rangkaian hubungan, baik yang bersifat formal antara atasan dengan bawahan, atasan dengan atasan, serta bawahan dengan bawahan yang lain yang harus dibina dan dpelihara sedemikian rupa sehingga tercipta suatu teamwork dan suasana kerja yang intim dan harmonis dalam rangka mencapai tujuan dalam perkembangannya,
Di negara-negara yang sudah maju human relations semakin mendapat perhatian para manajer dalam organisasi apapun, karena semakin dirasakan perntingnya dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang menyangkut faktor manusia dalam kehidupan.
Benturan-benturan psikologis dan konflik-konflik antara kepentingan organisasi sering terjadi, bukan saja antara manajer dengan karyawan tetapi juga antara karyawan dengan karyawan, yang benar-benar menganggu jalannya roda organisasi dalam mencapai tujuan.

            Kunci aktivitas human relations adalah motivasi, memotivasikan para karyawan untuk bekerja giat , itulah masalah yang sering muncul di berbagai organisasi maupun partai politik yang ada di indonesia, kurangnya perhatian yang di berikan para ketua partai membuat kader-kadernya merasa kurang puas dengan kepemimpinan ketua partainya membuat banyak kader partai yang membelot, bahkan tidak banyak juga kader partai yang mengundurkan diri, maka dari itu untuk menghilangkan masalah tersebut, seorang ketua partai harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada para bawahannya, dan untuk memecakan masalah tersebutkomunikasi memegang peranan penting.untuk menjaga hubungan baik dengan kader partai, Human relations seperti ditegaskan di muka adalah komunikasi persuasif. hubungan pimpinan dengan anggota, harus terjalin harmonis demi keberlangsungan kinerja yang muaranya akan berimbas positif bagi masyarakat dan .Komunikasi politik inilah yang harus terbangun, tanpa ini maka hasil yang dicapai tidak sesuai harapan,


             tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Maka untuk melakanakan semuanya human relation sangatlah penting, dan komunikasi politik merupakan kegiatan yang senantiasa dilakukan oleh seorang politikus maupun partai politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu, bahkan masyarakat secara luas juga terlibat dalam kegiatan komunikasi politik baik disengaja maupun tidak dengan motif dan tujuan masing-masing, asalkan para pemimpin partai politik mampu menjalin hubungan baik kepada kader politiknya dan kepada masyarakat jadi human relation bagi partai politik sangatlah penting untuk membangun partainya dan.pembentukan Citra Politik .

Kamis, 22 Mei 2014

capaian kompetensi Etika dan Filsafat Kepemimpinan



.   1 .     Susun 2 (dua) capaian kompetensi Etika dan Filsafat Kepemimpinan yang ingin saudara capai dari pendekatan Ilmu/Pengetahuan;
    2.  Susun 2 (dua) capaian kompetensi Etika dan Filsafat Kepemimpinan yang ingin saudara capai dari pendekatan Ketrampilan;
    3 Susun 2 (dua) capaian kompetensi Etika dan Filsafat Kepemimpinan yang ingin saudara capai dari pendekatan Sikap / Perilaku;
    4Susun / desain model kompetensi Etika dan Filsafat Kepemimpinan yang saudara unggulkan dan lakukan dalam uji kompetensi akhir semester (dapat berupa bagan atau yang lain).


1.
·        1.Ilmu komunikasi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Disebut demikian karena pendekatan-pendekatan yang dipergunakan berasal dari dan menyangkut berbagai bidang keilmuan (disiplin) lainnya seperti linguistik, sosiologi, psikologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Hal ini akan terlihat secara jelas dalam pembahasan mengenai berbagai teori, model, pespektif, dan pendekatan dalam ilmu komunikasi yang akan diuraikan dalam kuliah teori komunikasi. Sifat “kemultidisiplinan” ini tidak dapat dihindari karena objek pengamatan dalam ilmu komunikasi sangat luas dan kompleks, menyangkut berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik dari kehidupan manusia, jadi salah yang harus di perhatikan dalam etika dan filsafat kepemimpinan adalah komunikasi, baik dengan masyarakat luas maupun bawahan.
·        Kita sebagai sarjana harus mampu merangkul masyarakat, agar apa yang kita dapat saat masih menjadi mahasiswa tida terbuang percuma dn kita harus bias menjadi agent of change yang sesungguhnya
2

·        Pendekatan Keahlian (Skills Approach)
Pendekatan Keahlian punya fokus yang sama dengan pendekatan sifat yaitu individu pemimpin. Bedanya, jika pendekatan sifat menekankan pada karakter personal pemimpin yang bersifat given by God, maka pendekatan keahlian menekankan pada keahlian dan kemampuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siapapun yang ingin menjadi pemimpin organisasi
Pendekatan Keahlian terbagi dua : (1) Keahlian Administratif Dasar, Keahlian Administratif Dasar. Kepemimpinan banyak didasari oleh tiga keahlian administrasi dasar yaitu: teknis, manusia, dan konseptual. Keahlian-keahlian ini berbeda sesuai sifat dan kualitas seorang pemimpin.
·       
Model Keahlian Baru. Model Keahlian Baru dikenal juga dengan nama Model Kapabilitas. Model ini menguji hubungan antara pengetahuan dan keahlian seorang pemimpin dengan kinerja yang ditunjukkan oleh pemimpin tersebut dalam memimpin.
Pendekatan Gaya Kepemimpinan
Pendekatan gaya kepemimpinan menekankan pada perilaku seorang pemimpin. Ia berbeda dengan pendekatan sifat yang menekankan pada karakteristik pribadi pemimpin, juga berbeda dengan pendekatan keahlian yang menekankan pada kemampuan administratif pemimpin. Pendekatan gaya kepemimpinan fokus pada apa benar-benar dilakukan oleh pemimpin dan bagaimana cara mereka bertindak.
Pendekatan ini menganggap kepemimpinan apapun selalu menunjukkan dua perilaku umum : (1) Perilaku Kerja, dan (2) Perilaku Hubungan.. Tujuan utama pendekatan gaya kepemimpinan adalah menjelaskan bagaimana pemimpin mengkombinasikan kedua jenis perilaku (kerja dan hubungan) guna mempengaruhi bawahan dalam upayanya mencapai tujuannya.
3.
·        Pendekatan perilaku terhadap kepemimpinan didasarkan pada suatu pemikiran bahwa keberhasilan pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap dan gaya bertindak pemimpin yang bersangkutan. Gaya bersikap dan bertindak akan tampak dari: cara melakukan suatu pekerjaan, cara memberikan perintah, cara memberi tugas, cara berkomunikasi, cara membuat keputusan, cara mendorong semangat bawahannya, cara memberikan bimbingan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, cara mengawasi pekerjaan bawahan, cara menegur kesalahan bawahan. Berdasarkan pengamatan pada gaya bersikap dan bertindak, seorang pemimpin dikatakan memiliki gaya kepemimpinan otoriter, atau demokratik.
Pendekatan perilaku yang melahirkan beberapa teori gaya kepemimpinan, penelitiannya telah dilakukan oleh: Universitas Iowa, Universitas Ohio, Universitas Michigan, studi managerial Grid, teori empat sistem manajemen, serta teori X dan Y.
Sifat-sifat yang Harus dan Tidak Harus Dimiliki Pemimpin

Pemimpin Seyogyanya
1. Rajin
2. Giat
3. Keras hati
4. Kuat
5. Berani
6. Bekerja sama
7. Yakin diri (tenang)
9. Matang emosi
11. Cerdas
12. Berbakat
·        13. Banyak akal
15. Mengutamakan orang lain
16. Tak mementingkan diri


Pemimpin Tidak Seyogyanya
1. Malas
2. Keras kepala
3. Tidak konsisten
4. Menunda-nunda
5. Malu
6. Pengecut
7. Tidak mau mundur


·        Perilaku pemimpin mempunyai dua aspek yaitu fungsi kepemimpinan (style leadership). Aspek yang pertama yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan menekankan pada fungsi-fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya. Agar berjalan efektif, seseorang harus melakukan dua fungsi utama yaitu : 1) fungsi yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan 2) fungsi-fungsi pemeliharaan (pemecahan masalah sosial). Pada fungsi yang pertama meliputi pemberian saran pemesahan dan menawarkan informasi dan pendapat. Sedangkan pada fungsi pemeliharaan kelompok meliputi menyetujui atau memuji orang lain dalam kelompok atau membantu kelompok beroperasi lebih lancar.
4.
·        .      Desain model pelayanan public yang saya unggulkan :
·        Kompetensi Inti:
·        -           Orientasi pada pelayanan  yang beretika
·        -           Kerjasama kelompok
·        -           berani
·        -           keras hati
·        -           tidak mementingfkan diri sendiri      
·        Kompetensi Pendukung:
·        -           banyak akal
·        -           Kepemimpinan yang adil
·        -           konsisten


Kamis, 15 Mei 2014

Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial

Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial
Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:
1. sistem pemerintahan presidensial;
2. sistem pemerintahan parlementer.
Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bhakan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia.
Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer.
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :
  1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
  2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
  3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
  4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
  5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
  6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
  • Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
  • Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :
  • Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
  • Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
  • Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
  • Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial.
Ciri-ciri dari sistem pemerintaha presidensial adalah sebagai berikut.
  1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
  2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
  3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
  4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
  5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
  6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :
  • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
  • Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
  • Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
  • Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :
  • Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
  • Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
  • Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
Sistem semipresidensial
Sistem semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dual Eksekutif (Eksekutif Ganda). Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri. Sistem ini digunakan oleh Republik Kelima Perancis.
Ciri-ciri
Ciri-ciri pemerintahan semipresidensial yaitu:
    • Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
    • Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
    • Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden.
    • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
    • Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Rabu, 07 Mei 2014

 Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan Lain (Filsafat)

Filsafat adalah usaha untuk secara rasionil dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyakut universe (alam semesta) dan kehidupan manusia.
  Filsafat menjawab pertanyaan seperti :
-       Apakah azas-azas mendasari fakta?
-       Apakah yang dapat saya ketahui ?
-       Apakah azas-azas dari kehidupan ?
  Fisafat merupakan pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah laku.
  Ilmu politik erat hubungannya dengan filsfat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai (value) dari negara.
  Dalam pandangan filsuf Yunani kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral philosofi dan etika (ecthics).
  Etika membahas persoalan-persoaalan yang menyangkut norma-norma baik/buruk seperti misalnya :
-     Tindakan apakah yang boleh dinamakan baik/buruk ?
-     Manusia apakah yang boleh dinamakan manusia baik/buruk ?
-     Apakah yang dinamakan adil/tidak adil ?
  Penilaian semacam ini kalau diterapkan pada politik menimbulkan pertanyaan sebagai berikut :
-            Apakah seharusnya tujuan dari negara ?
-            Bagaimana seharusnya sifat sistem pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ?
-            Bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk keselamatan negara dan warganya ?
  Dengan demikian kita sampai pada filsafat politik, yang membahas persoalan-peroalan politik dengan berpedoaman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu.
  Contoh dari pandangan bahwa ada hubungan erat antara politik dan etika adalah karangan filsuf Yunani Plato, politeia yang menggambarkan negara yang ideal.
  Dinegara-negara barat pemikiran politik baru memisahkan diri dari ethika mulai abad ke – 16 dengan dipelopori oleh negarawan Itali Niccolo Macchiavelli.


Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan (Science)

Adakalanya dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau tidak, dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Soal ini menimbulkan pertanyaan apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan (science) itu? Karakteristik ilmu pengetahuan adalah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu ilmu-ilmu eksakta dapat memenuhi hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya.
      Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat, karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Mengapa demikian? Oleh karena yang diteliti adalah manusia dan manusia itu adalah mahluk yang kreatif, yang selalu menemukan akal baru yang belum pernah diramalkan dan malah tidak dapat diramalkan. Lagi pula manusia itu sangat kompleks dan perilakunya tidak selalu didasarkan atas pertimbangan rasional dan logis sehingga mempersukar untuk mengadakan perhitungan serta proyeksi untuk masa depan. Dengan kata lain perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol.
      Oleh karena itu pada awalnya para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya, seperti yang terlibat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan.
      Akan tetapi pada tahun 1950-an ternyata banyak sarjana ilmu politik sendiri tidak puas dengan perumusan yang luas ini, karena tidak mendorong para ahli untuk mengembangkan metode ilmiah. Munculnya pendekatan perilaku (behavioral approach) dalam dekade 1950-an, merupakan gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dan mencari suatu new science of politics.
      Gerakan baru ini, yang dapat disebut sebagai revolusi dalam ilmu politik, merumuskan pokok pemikiran sebagai berikut : sekalipun perilaku manusia adalah kompleks, tetapi ada pola berulang-ulang yang dapat diidentifikasi. Pola-pola dan keteraturan perilaku ini dapat dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan yang teliti dan sistematis. Dengan menggunakan statistik dan matematika dapat dirumuskan hukum-hukum yang bersifat probabilitas.
      Konsep-konsep pokok para behavioralis dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.    Perilaku memperlihatkan keteraturan (regularities) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi
2.    Generalisasi-generalisasi ini pada asasnya harus dapat dibuktikan kebenarannya (verification) dengan menunjuk pada perilaku yang relevan
3.    Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik-teknik penelitian yang cermat.
4.    Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantifikasi melalui ilmu statistik dan matematika.
5.    Dalam membuat analisa politik nilai-nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak main peranan
6.    Penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep, teori-teori dan ilmu sosial lainnya. Dalam proses interaksi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya misalnya dimasukkan istilah baru seperti sistem politik, fungsi, peranan, struktur, budaya politik dan sosialisasi politik disamping istilah lama seperti negara, kekuasaan, jabatan, instituta, pendapat umum, dan pendidikan kewarganegaraan.